JAKARTA - Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Kerja sama ini menjadi bagian dari visi besar menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda penting sektor industri pupuk nasional. Momentum ini menunjukkan keterkaitan erat antara keamanan distribusi, efisiensi produksi, dan peningkatan produktivitas pertanian. Sinergi kelembagaan menjadi fondasi utama dalam mendukung program pangan berkelanjutan.
Melalui kerja sama ini, Polri mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Fokus utama diarahkan pada penguatan sistem distribusi pupuk. Langkah ini diharapkan memberi dampak langsung bagi petani di berbagai daerah.
Efisiensi Produksi Pupuk Nasional
Peresmian proyek revamping ammonia pabrik dua PT Pupuk Kalimantan Timur menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan. Revamping ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi pupuk. Dampaknya diharapkan mampu memperkuat daya saing industri pupuk nasional.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa revamping tersebut memungkinkan negara melakukan efisiensi produksi. Efisiensi yang dicapai berada pada kisaran 10 hingga 16 persen. Peningkatan ini dinilai signifikan dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian.
“Alhamdulillah hari ini, di samping kami mendapatkan undangan untuk mendampingi Ibu Ketua dan Pak Mentan melaksanakan peresmian revamping yang dilaksanakan di PT Kaltim. Artinya, negara bisa melaksanakan efisiensi, khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen,” ucapnya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya modernisasi industri pupuk nasional.
Penguatan Sistem Distribusi Pupuk
Nota kesepahaman yang ditandatangani berfokus pada penguatan sistem pendistribusian pupuk. Kerja sama ini diarahkan agar pupuk dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Ketepatan waktu distribusi juga menjadi perhatian utama dalam kesepakatan tersebut.
Jenderal Sigit menjelaskan bahwa distribusi pupuk memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas pertanian. Keterlambatan distribusi dapat berdampak langsung pada hasil panen. Oleh karena itu, pengawalan distribusi menjadi aspek krusial dalam kerja sama ini.
“Kami melaksanakan penandatanganan MOU untuk pendistribusian pupuk, sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan, dan harapan kita juga sampai tepat waktu,” katanya. Pernyataan ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk.
Dampak Keterlambatan Distribusi
Keterlambatan distribusi pupuk memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Jenderal Sigit menyoroti dampak penurunan produktivitas akibat keterlambatan tersebut. Kondisi ini dapat merugikan sektor pertanian secara nasional.
“Karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu, itu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas, dan apabila dinasionalkan, itu merugikan 100 triliun,” imbuhnya. Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya risiko yang harus diantisipasi. Oleh sebab itu, pengawasan distribusi menjadi kebutuhan mendesak.
Polri menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh program pemerintah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengawalan distribusi pupuk di lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan produktivitas petani tetap optimal.
Langkah Nyata Menuju Lumbung Pangan Dunia
Kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden terkait pembangunan sektor pangan. Pemerintah tengah menyusun peta jalan jangka panjang untuk mewujudkan swasembada pangan. Target tersebut diperluas dengan visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung padi dunia.
“Dan ini yang tentunya menjadi perhatian kita, sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita sedang membuat roadmap ke depan. Selain untuk mewujudkan swasembada pangan, ke depan kita betul-betul bisa mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi lumbung padi dunia,” ucapnya. Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan nasional di sektor pangan.
Jenderal Sigit juga menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk mengawal distribusi pupuk secara optimal. “Dan saya perintahkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal terkait dengan distribusi pupuk sehingga tepat sasaran, produktivitas dari petani juga betul-betul optimal, dan pencapaian dan peningkatan swasembada pangan.
Sebagaimana ditargetkan oleh Bapak Presiden betul-betul bisa berjalan dengan maksimal,” tegasnya. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.