JAKARTA - Pemerintah kembali menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.
Tekanan terhadap sektor ini dinilai semakin terasa seiring melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlunya kebijakan yang mampu menahan perlambatan industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah tengah menggencarkan kembali pemberian insentif otomotif pada 2026. Upaya ini diarahkan untuk menopang industri padat modal yang menyerap tenaga kerja besar. Insentif dipandang sebagai instrumen penting menjaga stabilitas sektor.
Menurut Agus, kebijakan yang disiapkan tidak bersifat reaktif semata. Pemerintah ingin memastikan insentif disusun lebih terukur dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memberikan manfaat optimal bagi industri dan negara.
Penyusunan Insentif Lebih Komprehensif
Usulan insentif dan stimulus baru disusun secara lebih menyeluruh. Pemerintah menilai pengalaman masa pandemi memberikan banyak pelajaran penting. Oleh karena itu, skema kali ini dibuat lebih matang dan terstruktur.
Agus menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan telah melalui proses panjang. Pelaku industri otomotif turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menjadi mitra utama dalam perumusan.
Aspek biaya dan keuntungan bagi negara juga diperhitungkan secara saksama. Pemerintah ingin memastikan insentif tidak membebani fiskal secara berlebihan. Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan tepat sasaran dan berimbang.
Syarat TKDN dan Standar Emisi
Meski detail insentif belum diumumkan, sejumlah kriteria mulai mengemuka. Salah satunya adalah kewajiban tingkat komponen dalam negeri. Kendaraan penerima insentif diperkirakan harus memiliki TKDN minimal 40 persen.
Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat industri manufaktur dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan manfaat insentif dinikmati produsen lokal. Langkah ini juga mendorong peningkatan rantai pasok nasional.
Selain TKDN, batasan emisi menjadi syarat penting lainnya. Agus menyebut insentif akan diberikan kepada kendaraan yang memenuhi standar emisi. Dengan demikian, kendaraan konvensional, hybrid, dan PHEV tetap berpeluang menerima insentif.
Fokus Kendaraan Ramah Lingkungan
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Usulan ini sejalan dengan arah transformasi industri otomotif global. Meski demikian, detail kebijakan tersebut masih dalam pembahasan.
Insentif dirancang untuk mendorong adopsi teknologi yang lebih bersih. Pemerintah ingin memastikan transisi berjalan bertahap dan realistis. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri.
Selain itu, Kementerian Perindustrian akan menetapkan batasan harga kendaraan. Langkah ini dilakukan agar insentif benar-benar tepat sasaran. Setiap segmen kendaraan akan memiliki batas harga yang disesuaikan.
Dukungan bagi Industri Baterai Nasional
Salah satu usulan menarik adalah pembedaan insentif berdasarkan jenis baterai. Agus menyebut insentif fiskal lebih besar akan diberikan pada mobil listrik berbaterai NMC. Skema ini dirancang untuk mendukung industri baterai nasional.
Baterai NMC menggunakan bahan baku nikel dan kobalt. Indonesia dikenal memiliki cadangan nikel yang melimpah. Kebijakan ini diharapkan mendorong hilirisasi sumber daya alam nasional.
Sementara itu, baterai LFP berbasis besi dan fosfat dinilai kurang memberikan nilai tambah domestik. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin menciptakan ekosistem industri kendaraan listrik yang kuat. Insentif diharapkan mampu memperkuat daya saing otomotif nasional secara berkelanjutan.