JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat realisasi penyediaan hunian vertikal di wilayah padat Jakarta Pusat.
Fokus utama diarahkan pada pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan strategis seperti Senen dan Tanah Abang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan hunian layak dalam waktu singkat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di area dengan keterbatasan fasilitas.
Dua proyek tersebut ditargetkan rampung secara bersamaan pada 15 Juni 2026. Percepatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya merencanakan, tetapi juga mengeksekusi pembangunan dengan tenggat waktu yang jelas. Selain itu, proyek ini juga mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas sektor, baik antara pemerintah, BUMN, maupun swasta.
Pembangunan Rusun di Dua Lokasi Strategis
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa proyek rusun di Senen akan menyediakan sekitar 300 unit hunian. Lahan yang digunakan merupakan aset milik BUMN, PT Angkasa Pura. Sementara itu, proyek di Tanah Abang memiliki kapasitas lebih besar, yakni sekitar 500 unit yang akan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Juga nanti ada [pembangunan rusun] di Tanah Abang, ada 500 unit yang selesai [pembangunan] juga 15 Juni 2026,” ujarnya di kantor BP BUMN.
Pemilihan dua lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di pusat aktivitas ekonomi dan transportasi. Dengan adanya rusun di kawasan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses lebih dekat ke tempat kerja sekaligus mengurangi kepadatan permukiman tidak layak.
Skema Pembiayaan Kolaboratif Libatkan Swasta
Dalam pelaksanaannya, proyek di Tanah Abang akan menggunakan skema pembiayaan kolaboratif yang melibatkan pihak swasta. Dana pembangunan rusun akan berasal dari program corporate social responsibility (CSR), sementara lahan tetap menjadi milik KAI.
"Kita juga membangun rumah kolaborasi antara Kereta Api dan juga swasta dalam konteks tanahnya tetap punya Kereta Api, tapi nanti yang bangun [rusun] adalah CSR dari swasta,” ucapnya.
Pendekatan ini dinilai sebagai solusi inovatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, sekaligus membuka ruang partisipasi swasta dalam pembangunan hunian rakyat. Meski demikian, Ara belum merinci siapa pengembang yang akan terlibat maupun nilai total investasi yang disiapkan.
Pembangunan Dimulai Lebih Cepat di Senen
Untuk proyek di kawasan Senen, pembangunan bahkan dijadwalkan dimulai lebih cepat, yakni pada Kamis (2/4/2026). Seluruh proses perizinan disebut telah diurus oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, sehingga tidak ada hambatan administratif yang berarti.
“Izinnya diurus oleh [Pemprov] Jakarta. Ya sudah diurus izinnya. Kemudian juga dari arahan Pak Dony [Kepala BP BUMN] untuk bisa menyiapkan segera yang ada di Senen. Jadi, besok siang sudah mulai pembangunan di sana dan selesainya tanggal 15 Juni,” tutur Ara.
Percepatan ini menunjukkan adanya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN. Dengan waktu pembangunan yang relatif singkat, proyek ini menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan yang berorientasi pada hasil konkret.
Instruksi Presiden Percepat Penyediaan Hunian Layak
Langkah cepat pembangunan rusun ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden melakukan peninjauan langsung ke permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen pada 26 Maret 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyoroti kondisi hunian warga yang masih jauh dari standar layak dan meminta agar solusi konkret segera diwujudkan. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah nyata.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden langsung menginstruksikan Menteri PKP, Menteri Pekerjaan Umum, Perumnas, serta KAI untuk segera mengeksekusi pembangunan hunian baru. Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi proyek.
Model Baru Penyediaan Hunian Rakyat
Ara menegaskan bahwa proyek ini mengusung pendekatan berbeda dibandingkan proyek perumahan pada umumnya. Fokus utama bukan lagi pada seremoni peletakan batu pertama, melainkan pada kepastian waktu penyelesaian.
Dengan adanya target yang jelas, setiap pihak yang terlibat didorong untuk bekerja lebih efisien dan terukur. Kolaborasi antara BUMN dan swasta juga dinilai mampu mempercepat proses pembangunan di tengah tingginya kebutuhan hunian di Jakarta.
Di sisi lain, backlog perumahan yang masih besar menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, model kerja sama seperti ini diharapkan dapat menjadi pola baru dalam penyediaan hunian rakyat secara lebih cepat dan efektif.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berorientasi hasil, pemerintah optimistis proyek rusun di Senen dan Tanah Abang dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan hunian di wilayah lain di Indonesia.