JAKARTA - Program transmigrasi kembali ditempatkan sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial.
Seiring perubahan zaman dan tantangan pembangunan wilayah, transmigrasi tidak lagi dipahami sebatas pemindahan penduduk, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Gagasan tersebut mengemuka dalam talkshow bertajuk Kilas Balik Perjalanan Transmigrasi yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa transformasi kebijakan transmigrasi menjadi keniscayaan agar program ini tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini dan masa depan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Rajumber, menjelaskan bahwa transmigrasi memiliki posisi historis sekaligus strategis dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Sejak masa kolonial, transmigrasi telah menjadi sarana perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah luar Jawa yang saat itu tengah dikembangkan sebagai kawasan industri dan pertanian berskala besar.
“Transmigrasi merupakan program pemerataan penduduk sekaligus menjadikan persatuan dan kesatuan seluruh wilayah,” ujar Rajumber.
Menurut Rajumber, peran tersebut terus berkembang hingga saat ini. Jika sebelumnya transmigrasi lebih menitikberatkan pada distribusi penduduk, kini orientasinya diperluas menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan. Perubahan pendekatan ini diperlukan untuk menjawab tantangan ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih menjadi persoalan nasional.
Dinamika Sosial dan Tantangan Transmigrasi
Rajumber mengakui bahwa tantangan transmigrasi saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial di daerah tujuan. Resistensi dari sebagian masyarakat lokal masih kerap muncul, terutama akibat ketimpangan ekonomi dan persepsi yang belum sepenuhnya utuh terhadap tujuan program transmigrasi.
Ia mencontohkan, ketika Kementerian Transmigrasi dibentuk, penolakan dari sebagian masyarakat terjadi karena adanya kecemburuan sosial. Ketimpangan akses dan manfaat pembangunan menjadi salah satu pemicu munculnya resistensi tersebut. Oleh karena itu, transformasi kebijakan menjadi kunci untuk menjawab tantangan yang ada.
“Saat ini, program transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Pendekatan Baru melalui Program Lima T
Transformasi transmigrasi, lanjut Rajumber, diwujudkan melalui pendekatan Program Lima T yang mencakup Trans Tuntas, Trans Karya Nusa, Trans Lokal, Trans Patriot, dan Trans Gotong Royong. Program ini dirancang untuk menjawab berbagai persoalan dan isu strategis yang dihadapi kawasan transmigrasi, mulai dari infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Ke depan, pembangunan transmigrasi juga dilakukan berbasis kawasan yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.
“Pembangunan transmigrasi ke depan berbasis kawasan. Ada 154 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, aspek pendidikan menjadi perhatian penting dalam transformasi transmigrasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai sebagai faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di kawasan transmigrasi.
“Soal pendidikan anak, kebijakan menteri transmigrasi sangat tepat ketika dapat diterapkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Karena itu, ekosistem pendidikan menjadi prioritas yang harus diperhatikan,” kata Rajumber.
Transmigrasi sebagai Proses Membangun Peradaban
Dalam kesempatan yang sama, praktisi ketransmigrasian Mirwanto menyoroti pentingnya mengembalikan esensi transmigrasi sebagai program keadilan sosial yang berorientasi jangka panjang. Menurutnya, konsep dasar transmigrasi adalah pemerataan tenaga kerja dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh warga negara.
Namun, dalam perkembangannya, muncul persepsi publik bahwa transmigrasi identik dengan masalah, terutama terkait persoalan tanah. Konflik yang terjadi, kata Mirwanto, tidak terlepas dari proses dan persepsi yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik.
Ia menekankan bahwa transmigrasi seharusnya dipahami sebagai proses membangun peradaban, bukan sekadar program teknis pemindahan penduduk. Dalam konteks ini, perbedaan latar belakang sosial dan budaya justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik.
“Trasmigrasi diregulasi sudah tegas menyatakan peradaban terdiri dari ruang dan orang yang memiliki latar belakang berbeda. Karena membangun peradaban, siapapun pelakunya saat ini yang akan menikmati hasilnya adalah generasi selanjutnya,” ujar Mirwanto.
Pentingnya Perencanaan dan Konsistensi Kebijakan
Mirwanto juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi transmigrasi sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan landasan regulasi yang kuat. Selain dukungan anggaran, aspek perencanaan ruang dan teknis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pedoman penting agar pelaksanaan transmigrasi berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan perencanaan yang tepat, konflik dapat diminimalkan dan manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.
Terkait efektivitas transformasi transmigrasi ke depan, Mirwanto menyampaikan optimisme dengan catatan konsistensi pelaksanaan kebijakan. “Jawabannya iya, ketika program 5T dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat,” ujarnya.
Melalui transformasi kebijakan dan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, program transmigrasi diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah, mengurangi ketimpangan antardaerah, serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan generasi mendatang.
